BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru secara resmi menjalin kesepakatan bersama untuk penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan ini dilakukan di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru pada Senin (1/9/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Taliwondo. Kerja sama ini bertujuan memberikan pendampingan hukum, baik secara litigasi (di pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan).

Taliwondo menjelaskan bahwa melalui peran sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan dapat mewakili pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD saat menghadapi gugatan hukum.

“Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, hingga tindakan hukum lainnya,” jelasnya.

Ia berharap sinergi ini dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di lingkungan pemerintahan. Kesepakatan ini juga diharapkan bisa memberikan solusi cepat ketika ada masalah hukum terkait keputusan pejabat pemerintah.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemko Banjarbaru dan Kejari menegaskan komitmen mereka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD bulan September 2025, yang membahas evaluasi dan sinkronisasi program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

 

Foto : mediacenter.banjarbarukota

( Sumber: mediacenter.banjarbarukota)

(Editor/Alf/KimLutengBungas)

 

Kunjungi Juga :

Instagram: (@kel_landasanulintengah, @luteng_bungas, @kejari_banjarbaru )