BANJARBARU – Di saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda gejolak akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru justru mengambil langkah sebaliknya. Pemko Banjarbaru memutuskan tidak menaikkan PBB dan bahkan memberikan diskon bagi warganya yang membayar pajak hingga akhir tahun 2025.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan PBB. "Tidak ada (kenaikan), insyaallah sampai Desember nanti kita berikan diskon," ujarnya pada Sabtu (23/8/2025). Menurutnya, pemberian diskon ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar lebih proaktif dalam membayar pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, menjelaskan bahwa program insentif ini diberlakukan dalam dua tahap. Diskon sebesar 10% diberikan bagi pembayaran yang dilakukan pada Agustus hingga September, sementara diskon 5% akan berlaku pada Oktober hingga Desember.

Rudi Indrajaya menambahkan, kebijakan pengurangan PBB ini bukan semata-mata keringanan, melainkan strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. "Dengan pengurangan PBB inilah kita berharap mereka tertarik membayar, dari situlah kita mengakumulasikan pendapatan daerah," katanya.

Meskipun demikian, ada beberapa warga yang mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan diskon ini. Salah satunya adalah Tazid, yang baru mengetahui diskon saat melakukan pembayaran di kantor BPPRD. Rudi pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini, mengingat tingkat kesadaran masyarakat Banjarbaru dalam membayar pajak sudah tergolong baik, dengan realisasi lebih dari 70% pada tahun sebelumnya.

Kebijakan ini menjadi pembeda bagi Banjarbaru di tengah polemik kenaikan PBB yang memicu protes di daerah lain, seperti di Pati, Jawa Tengah.

 

Foto : Radarbanjarmasin, Redaksi8

( Sumber: RadarBanjarmasin )

(Editor/Alf/KimLutengBungas)

 

Kunjungi Juga :

Instagram: (@kel_landasanulintengah, @luteng_bungas,  @bpprdbanjarbaru, @infokim.id )